GORONTALO KK — Keluhan masyarakat terkait perubahan desil yang berdampak pada penerimaan bantuan sosial mendorong DPRD Kabupaten Boalemo melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BPS Provinsi Gorontalo, Selasa (15/9/2026).
Kunjungan tersebut diikuti pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Boalemo.
Ketua DPRD Boalemo, Eka Putra Noho, mengatakan langkah itu dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan, namun tidak lagi mendapat bantuan setelah mengalami perubahan desil.
“Jadi kami datang ke BPS Provinsi karena banyak beredar di media sosial soal perubahan tingkat desil. Ada beberapa masyarakat Boalemo juga yang tadinya menerima bantuan kemudian tidak dapat lagi menerima bantuan karena desilnya yang berubah,” ujar Eka.
Menurut Eka, hasil konsultasi dengan BPS menunjukkan terdapat sejumlah indikator dan variabel yang perlu diperhatikan dalam proses pendataan. Akurasi data, kata dia, tidak hanya bergantung pada proses pendataan, tetapi juga pada informasi yang diberikan masyarakat.
Ia mencontohkan, kondisi kepemilikan rumah, televisi, pendingin ruangan, hingga kendaraan dapat menjadi bagian dari variabel yang diperhitungkan. Namun, penilaian tidak cukup hanya berdasarkan ada atau tidaknya barang tersebut, melainkan juga perlu melihat nilai atau kondisi dari barang yang dimiliki.
