“Kalau dilihat dari penjelasan pihak BPS, bisa disimpulkan bahwa ketika BPS melakukan pendataan ini ada sebuah kejujuran yang harus disampaikan oleh masyarakat,” katanya.
Eka menjelaskan, kondisi tersebut dapat menyebabkan perubahan posisi desil seseorang. Warga yang sebelumnya berada pada desil tertentu dapat berpindah ke desil yang lebih tinggi berdasarkan hasil pendataan dan variabel yang digunakan.
Selain persoalan informasi dari masyarakat, Eka juga menyoroti kendala pendataan terhadap warga yang tidak berada di rumah saat petugas melakukan pendataan.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat data yang diperoleh tidak menggambarkan kondisi sebenarnya karena variabel yang diperlukan tidak dapat diverifikasi secara langsung.
Karena itu, DPRD Boalemo mendorong adanya keterlibatan pemerintah desa dalam proses pendataan. Aparat desa dinilai dapat membantu memastikan masyarakat memberikan informasi yang akurat ketika pendataan dilakukan dari rumah ke rumah.
“Kami DPRD mengupayakan bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat Boalemo, kepada para aparat desa, bagaimana kita bisa membantu masyarakat memberikan data yang akurat agar tidak terjadi salah input yang mengakibatkan desil warga tersebut tidak sesuai dengan realita,” ujar Eka.
Langkah tersebut menjadi salah satu upaya DPRD Boalemo untuk membantu memastikan data masyarakat sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga perubahan desil tidak terjadi akibat informasi yang tidak akurat. (red)
